Berita Anti Hoax

Ada Informasi Solar Subsidi di Solo Raya Langka? Awas HOAX

Ilustrasi. Foto: Istimewa

PIAH.COM – Informasi bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi langka di Jawa Tengah, dibantah PT Pertamina (Persero). Sejauh ini pasokannya sesuai dengan kebutuhan rata-rata normal di seluruh SPBU, khususnya Solo Raya.

Kebutuhan rata-rata normal di wilayah Solo Raya dari Januari hingga Mei 2018, mencapai 604,9 kilo liter (KL). Pada Juli 2018, terjadi peningkatan konsumsi yang cukup tinggi dan tidak wajar, yaitu mencapai 760,5 KL. Atau kenaikannya setara 26%.

Untuk itu, Pertamina mengembalikan penyaluran kebutuhan solar sesuai dengan kondisi normal Januari hingga Mei.

“Ada kenaikan yang tidak wajar pada bulan itu, oleh karena itu kami mengembalikannya ke kondisi normal yaitu kondisi di bulan Januari hingga Mei 2018,” kata Andar Titi Lestari, Manager Communication and CSR MOR 4 Pertamina, dalam rilis kepada media, Senin (3/9/2018).

“Kami tetap menyediakan Solar, dari bio solar, dextlite dan Pertamina Dex, sehingga jika disampaikan bahwa SPBU Pertamina tidak melayani Solar karena habis, jelas itu tidak benar,” imbuh Andar.

Andar mengatakan, perlu diingat, solar bersubsidi itu memiliki kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui BPH Migas. Penjatahan ini bertujuan agar subsidi BBM tidak membengkak, dan peruntukannya tepat sasaran.

Ada beberapa klasifikasi sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran. Usaha Perikanan dan Usaha Pertanian misalnya.

Usaha perikanan dapat diberikan solar bersubsidi, selama menggunakan kapal dengan menggunakan kurang dari 30 GT, kemudian terdaftar di SKPD provinsi, kabupaten dan kota setempat.

Ada pula usaha pertanian yang berhak mendapatkan solar bersubsidi, selama kelompok tani atau usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksumal 2 (dua) hektar sudah diverifikasi, terdaftar dan mendapat rekomendasi dari Lurah atau kades atau kepala SKPD setempat yang membidangi pertanian.

“Inti dari semua itu adalah, bahwa setiap konsumen yang merupakan pelaku usaha dibidang pertanian dan perikanan yang berhak mendapatkan solar subsidi, harus mempunyai surat rekomendasi dari Kepala desa atau SKPD Dinas terkait, dan saat membeli solar bersubsidi, surat tersebut harus di tunjukan pada operator SPBU, dan operator SPBU akan melayani,” jelas Andar.

Sedangkan mobil yang mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dan yang menggunakan jumlah roda lebih dari 6 roda, Tidak masuk dalam kelompok yang di subsidi. Sehingga mereka harus menggunakan Solar yang tidak di subsidi.

“Kami tegaskan kembali bahwa Pertamina tidak melakukan pengurangan solar, khususnya solar bersubsidi dan kami akan layani pembelian selama ada surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat melalui kades/lurah/SKPD terkait sesuai aturan Perpres 191 tahun 2014,” kata Andar.

“Ada BBM yang tidak disubsidi yang dapat dimanfaatkan oleh kendaraan industry seperti yang kendaraan yang membawa hasil perkebunan dan pertambangan sehingga kuota solar bersubsidi dapat terjaga sesuai dengan peruntunkannya” tambah Andar.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Right Menu Icon