News

Bawaslu Sebut Temukan 1.096 Pelanggaran Netralitas di Pemilu 2019

Foto : Istimewa

PIAH.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku telah menemukan 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat Pemilu 2019.

Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Bawaslu, Abhan, ia menyebutkan ada sebanyak 162 kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Abhan menegaskan perlu adanya sanksi yang tegas untuk para pelanggar netralitas dan kode etik tersebut supaya kesalahan serupa tidak terulang di pemilihan umum yang akan diselenggerakan selanjutnya.

“Supaya tidak terjadi mobilisasi birokrasi. Apalagi ke depan tahun 2020 ada pemilihan kepala daerah serentak. Tentu harus ada aturan jelas dan tegas mengenai persoalan netralitas,” kata Abhan melalui keterangan tertulis, Jumat (7/6/19).

Menurut data yang telah dihimpun oleh Bawaslu, hingga 28 April 2019 terdapat 227 kasus pelanggaran netralitas di 24 Provinsi. Berikut 24 Provinsi yang disebut Bawaslu terdapat pelanggaran netralitas, sebagai berikut:

 

1. Jawa Tengah

Jawa Tengah (Jateng) disebut adalah provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu 43 kasus.

2. Jawa Barat

Setelah Jateng, menyusul provinsi Jawa Barat (Jabar) yang memiliki kasus sebanyak 33 kasus.

3. Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan 29 kasus.

4. Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara (Sulteng) dengan 23 kasus.

5. Banten

Banten tercatat terdapat 16 kasus.

6. Kalimantan Timur

Kalimantan Timur (Kaltim) dengan 14 kasus

7. Riau

Riau dengan 10 kasus.

8. Bali

Bali tercatat ada 8 kasus.

9. Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 7 kasus.

10. Sulawesi Barat

Sulawesi Barat (Sulbar) dengan 7 kasus.

11. Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan 6 kasus.

12. Jambi

Jambi dengan 5 kasus.

13. Provinsi Aceh

Provinsi Aceh dengan 4 kasus.

14. Bangka Belitung

Bangka Belitung dengan 4 kasus.

15. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau dengan 4 kasus.

16. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan (Sumsel) terdapat 4 kasus.

17. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu dengan 2 kasus.

18. Papua Barat

Papua Barat ada 2 kasus.

19. DKI Jakarta

DKI Jakarta tercatat terdapat 1 kasus.

20. Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah (Kalteng) ada 1 kasus.

21. Maluku

Maluku dengan 1 kasus.

22. Maluku Utara

Maluku Utara dengan 1 kasus.

23. Sumatera Barat

Sumatera Barat (Sumbar) dengan 1 kasus.

24. Sumatera Utara

Dan terakhir terdapat Sumatera Utara (Sumut) dengan 1 kasus.

 

Jenis pelanggaran netralitas tersebut beragam.

Abhan membeberkan bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) meski masih menjabat sebagai ASN aktif, melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu atau melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu di media sosial.

“Contoh bentuk pelanggaran lainnya yakni hadir dalam kampanye, menggunakan atribut peserta Pemilu atau membagikan alat peraga kampanye, keterlibatan ASN sebagai tim kampanye peserta Pemilu, menghadiri kegiatan peserta pemilu, dan menjadi anggota partai politik,” ujar Abhan.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas maupun kode etik selama pelaksanaan pemilihan umum.

Bawaslu perlu mengawasi berbagai keputusan atau kegiatan yang menguntungkan atau menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Kegiatan yang dimaksud seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang terhadap anggota ASN, TNI, Polri maupun keluarganya.

 

Identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan

Abhan juga mengatakan, Bawaslu perlu melakukan identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, penggunaan fasilitas, dan identifikasi potensi keterlibatan ASN, TNI, dan Polri.

Abhan mengatakan Bawaslu kerap melakukan koordinasi kelembagaan dengan TNI, Polri, dan KASN secara berjenjang.

“Ada pula kerja sama Bawaslu dengan pemantau pemilu, media massa, dan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilu,” ungkap dia.

Bawaslu lantas membuat kajian dugaan dari setiap temuan yang ada hingga tersusun rekomendasi dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.

“Lalu, rekomendasi dapat dilanjutkan ke KASN dengan melampirkan berkas. Setelah itu, dilakukan pengawasan atas rekomendasi oleh instansi yang berwenang,” ujarnya. (faj/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top