News

Beredar Hasil Exit Poll Pemilu Luar Negeri, Ini Tanggapan KPU

Foto: Istimewa

PIAH.COM – Banyak beredar exit poll hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Paslon 01. Exit Poll itu mulai dari Singapura hingga Australia. Hasil Exit Poll semua memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Salah satunya Exit Poll di Singapura. Jokowi unggul 66,94 persen. Prabowo-Sandi 12,40 persen dan rahasia 20,66 persen. Tak dijelaskan lembaga survei apa yang merilis hasil exit poll ini.

Menanggapi beredarnya hasil exit poll itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat suara. KPU mengaku menerapkan sistem early voting atau memilih lebih cepat dibanding waktu yang ditetapkan di dalam negeri.

Hal itu dikarenakan adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan wilayah luar negeri yang juga melangsungkan Pemilu.

Nantinya, seluruh rekapitulasi suara baik di dalam maupun luar negeri akan serentak dihitung pada tanggal 17 April.

Namun, ada beberapa wilayah di luar negeri seperti Melbourne dan Sidney di Australia, serta Berlin di Jerman kedapatan sudah merilis hasil exit poll mereka.

Komisioner KPU RI, Viryan Aziz menjelaskan pihaknya memang tidak mengatur regulasi exit poll Pemilu luar negeri.

“KPU hanya mengatur kegiatan tersebut untuk Pemilu dalam negeri,”kata Viryan di kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Viryan mengatakan exit poll dan quick count diatur untuk bisa diumumkan ke publik terhitung dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat rampung dikerjakan.

“Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai,”ungkapnya.

“Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu di dalam negeri,”sambungnya.

Dengan demikian hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Di dalamnya dijelaskan, bahwa ‘pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat’.

Dalam pasal berikutnya, yakni pasal 6 UU Pemilu, dijelaskan bagi mereka yang melanggar ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top