News

BPN Minta MK Libatkan LPSK di Persidangan Gugatan Pilpres 2019

Foto : Istimewa

PIAH.COM – Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada persidangan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, keterlibatan LPSK diperlukan untuk dapat menjamin rasa keamanan bagi saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim BPN. Apalagi ini terkait untuk kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa di MK.

“Setidaknya hingga saat ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun, mereka yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre, Minggu (16/6).

Andre mengatakan, BPN mengusulkan untuk dapat menjamin keselamatan saksi saat tengah memberikan keterangan dipersidangan, pemberian keterangan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK.

Misalnya, bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga dengan menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi.

“Tidak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan, Tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK.” pungkasnya.

“Agar semua hakim terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019,” tambahnya.

Dilain kesempatan, Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, sampai dengan hari ini, Minggu (16/6), MK belum mendapatkan surat resmi dari tim BPN soal keinginan mengandeng LPSK. Menurutnya, keputusan untuk diizinkan atau tidaknya mengandeng MK merupakan kewenangam dari majelis hakim.

“Kami belum lihat suratnya. Kalau surat itu ada, Majelis Hakim yang akan memutuskan dan akan mempertimbangkan atau tidak, untuk menentukan langkah berikutnya,” kata Fajar, Minggu (16/6).

Fajar mengatakan, masih menunggu surat yang diberikan oleh tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi. Pasalnya seandainya surat permohonan itu masuk hari ini atau besok (17/6), majelis hakim dapat memiliki waktu untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan, sehingga dapat diputuskan saat sidang berikutnya Selasa (18/6).

“Mungkin saja langsung diputuskan disidang berikutnya. Yang pasti, ada kesempatan Majelis Hakim untuk membahas dan menentukan sikap,” pungkasnya. (faj/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top