Edukasi

Demi Tangkal Hoax Harus Disertai Cerdas Berteknologi

Ilustrasi. Foto: Istimewa

PIAH.COM – Tanpa dibarengi sikap kritis, menelaah informasi, dan menerapkan etiket, kemajuan teknologi yang mestinya menguntungkan justru bisa merugikan lewat tersebarnya hoaks.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pemicu hoaks sekecil apapun kini bisa menjadi masalah nasional yang melunturkan persatuan dan kesatuan NKRI.

Masalahnya, hoaks semakin cepat menyebar dengan teknologi. Misal lewat banyaknya grup WhatsApp yang mempercepat pergerakan informasi, ditambah pertumbuhan internet dan jumlah ponsel yang tinggi.

“Ini menjadi peluang besar tersebarnya kabar bohong (hoaks) jika masyarakat tidak cerdas,” tegas Sekretaris Jenderal Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti dilansir Merdeka (9/6), dalam Dialog Publik bertajuk Merawat Kebhinnekaan Melawan Hoax di Kuta, Bali.

Saat ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar ponsel terbesar di Asia. Bahkan, Elad Natanson, Kontributor Forbes sekaligus Pendiri perusahaan rintisan di bidang distribusi dan monetisasi aplikasi, Appnext, memprediksi Indonesia bakal jadi macan Asia Tenggara.

Hal ini terutama ditandai tingginya pertumbuhan pengguna ponsel dan internet yang didominasi kalangan muda dalam beberapa tahun terakhir.

Menilik catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia terus meningkat sejak tahun 1998.

Pada 2018, sebanyak 171,17 juta atau 64,8 persen dari total 264,14 juta populasi penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dari segmen usia, generasi milenial atau yang berusia 23-38 tahun masih mendominasi , tetapi penetrasi internet paling tinggi (91 persen) diraih generasi z atau kelompok usia 15-19 tahun.

Hingga Januari 2019, laporan The Global State of Digital untuk Indonesia, mencatat kenaikan masing-masing 13 persen pada pengguna internet dan pengguna media sosial aktif, serta kenaikan 8,3 persen pada pengguna media sosial lewat perangkat ponsel atau sabak digital dibandingkan periode sama tahun 2018.

Sejalan dengan itu, kepemilikan ponsel di Indonesia dari tahun ke tahun juga meningkat. Bahkan jumlah ponsel konsisten melebihi jumlah penduduk sampai saat ini.

Pada 2013, Kemkominfo menyatakan ada 240 juta ponsel yang sudah beredar di Indonesia walaupun secara jangkauan baru 67 persen penduduk yang memiliki ponsel. Menurut Kominfo, itu menandakan jumlah ponsel di Indonesia sudah melebihi total jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2010.

Lalu, situs Daily Social (DS) dalam DS Annual Startup Report 2015, mengungkap pengguna aktif ponsel mencapai 281,9 juta orang. Bila dibandingkan dengan pengguna internet yang saat itu berjumlah 83,6 juta, berarti setiap orang di Indonesia punya 1,13 unit ponsel.

Pada tahun 2016, survei Kominfo menunjukkan rata-rata penyebaran ponsel pintar di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, Bali dan Nusa Tenggara sudah melebihi 70 persen.

Untuk tahun 2019, peningkatannya semakin signifikan. Laporan digital 2019 melaporkan rasio kepemilikan ponsel di Indonesia mencapai 133 persen dari jumlah populasi, dan APJII menyebut penyebarannya sudah merata. Terbanyak berada di Pulau Jawa (55 persen).

Padahal, hanya sekitar 190 juta jiwa yang punya ponsel. Artinya, sebagian besar pemilik ponsel Indonesia saat ini memiliki setidaknya tiga kartu sim dan dua ponsel.

Sayangnya, pertumbuhan teknologi sebesar itu belum didukung untuk mencari kebenaran saat menerima informasi, meskipun betah berlama-lama berinternet.

Merujuk laporan Digital, dalam sehari orang Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 8 jam 36 menit berinternet. Termasuk di dalamnya 3 jam 26 menit bermedia sosial, lalu hampir 3 jam menonton video dan sekitar 1 jam mendengar musik. Jauh melampaui rata-rata global yang menghabiskan total 6 jam 42 menit untuk berinternet.

Ini menempatkan Indonesia di posisi kelima dunia sebagai negara dengan penduduk pencandu internet dan posisi empat dunia sebagai pencandu media sosial.

Dengan predikat tersebut, sejak Agustus 2018 hingga Februari 2019 saja Kemkominfo masih mengidentifikasi 771 hoaks. Jumlah itu meningkat dari bulan ke bulan, dan semakin masif sepanjang musim politik pemilu.

Artinya, tak salah jika kemampuan literasi masyarakat Indonesia disebut sangat memprihatinkan.

Lagipula, jika mengacu pada hasil kajian Perpustakaan Nasional tahun 2016, tingkat budaya baca Indonesia berada dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 26,5.

Bahkan, menurut studi Central Connecticut State University, Indonesia ada di peringkat ke-60 dari 61 negara dengan kebiasaan membaca terburuk.

Selain meningkatkan kecerdasan, Sekda Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, juga menyarankan masyarakat menangkal hoaks dan perpecahan dengan merawat kebhinnekaan.

Misal dengan mengadakan wadah diskusi dan komunikasi yang positif, sekaligus.memperkuat penanaman pendidikan karakter dan bingkai budaya lewat pemahaman aturan dan etika dalam menyebarluaskan informasi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top