News

Diduga Ada Kepentingan Politik Dibalik Gerakan Atas Nama Agama

Foto: Istimewa

PIAH.COM – Sejumlah gerakan dengan membawa agama dituding memiliki kepentingan politik, seperti gerakan aksi 212 dan aksi bela tauhid hingga tagar 2019GantiPresiden di dunia maya.

Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru mengatakan aneka gerakan berjilid-jilid itu tidak mengusung etika politik yang baik karena mereka menggunakan agama sebagai kedok, dan dipakai oleh para politikus yang ambisius untuk meraih kekuasaan dengan segala cara.

“Jadi agama menjadi landasan moral, etika, dan tuntunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, bukan sebaliknya menjadi alat kekuasaan politik,” katanya, dalam siaran pers, Senin (5/11/2018).

Nasyirul pun mengaku miris melihat organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih bebas beraktivitas.

HTI sudah dibubarkan dan menjadi ormas terlarang karena dinilai bertentangan dengan Pancasila. Hizbut Tahrir juga sudah menjadi ormas terlarang di banyak negara lain, termasuk di Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki, karena dinilai menyebarkan paham radikal.

“Ini jadi rentan disusupi, ditunggangi. Kita enggak mau Indonesia kacau seperti Suriah, itu pengalaman buruk. Saya sungguh sedih, peringatan Hari Santri disusupi aksi provokasi yang menciptakan ketegangan di masyarakat,” katanya.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi menyatakan, sulit untuk menafikan adanya unsur HTI ataupun simpatisan terorisme dalam gerakan #2019GantiPresiden.

Menurutnya, ada sejumlah indikasi yang tampak jelas soal penumpang gelap gerakan #2019GantiPresiden yang ingin menciptakan konflik demi menjadikan Indonesia seperti suriah.

Muradi mengatakan, indikasi pertama adanya penumpang gelap pengancam NKRI dalam gerakan #2019GantiPresiden adalah keberadaan politikus dari partai yang sudah resmi mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), namun tak mau diasosiasikan dengan duet tersebut.

“Hal ini mengindikasikan ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden,” ujarnya,

Indikasi kedua adalah deklarasi #2019GantiPresiden diidentikkan sebagai gerakan agama atau setidaknya umat agama tertentu. Bahkan, kata Muradi, rumah ibadah pun dijadikan tempat kampanye #2019GantiPresiden.

Muradi menambahkan, pegiat gerakan #2019GantiPresiden terus menuding pemerintah antiagama tertentu. Bahkan Presiden Joko Widodo sebagai capres petahana yang menggandeng ulama sebagai cawapres pun tetap dituding anti-Islam.

“Karena esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” ulasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Right Menu Icon