News

Jelang Putusan Hasil Sengketa Pilpres, Polisi Larang Aksi di Depan Gedung MK

Foto : Istimewa

PIAH.COM – Polda Metro Jaya melarang aksi massa pada saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juni, yang di adakan oleh PA 212 dan GNPF.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa aksi di jalan protokol, telah dilarang oleh undang-undang.

Untuk diketahui, Gedung MK sendiri berada di Jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan jalan protokol dan tak jauh dari Istana Merdeka.

“Bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak manapun dilarang karena melanggar UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain,” kata Argo dalam keterangan tertulis, Minggu (23/6/2019).

Menurut Argo, berkaca dari pengalaman aksi di depan Gedung Bawaslu 21-22 Mei 2019 lalu. Di mana awalnya kegiatan tersebut disebutkan sebagai aksi damai, namun kegiatan tersebut berubah menjadi aksi anarkis.

“Belajar dari insiden Bawaslu, meski disebutkan aksi super damai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalahgunakan,” katanya.

Argo mengimbau agar tidak ada aksi yang bisa mengintervensi hakim MK. Karena persidangan di MK sudah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

“Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan, karena semua persidangannya sudah dicover banyak media secara langsung, dan hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Diberitakan, PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi massa untuk mengawal sidang di MK pada Jumat, 28 Juni mendatang. Mereka menyatakan bahwa aksi yang akan digelar di sekitar gedung MK itu akan berlangsung damai.

“Agendanya untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa,” kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, Kamis (20/6).

Selain untuk mengawal sidang di MK, aksi tersebut juga akan digunakan sebagai momen halalbihalal. Novel juga menyebutkan kalau aksi tersebut merupakan kesepakatan dari Ijtimak Ulama. (faj/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top