Hot News

Kegagalan Facebook Mengawasi Iklan Politik Jelang Pemilu

PIAH.COM – Semakin dekat saat ini ke ajang pemilihan umum yang akan di selenggarakandan karna itupun Facebook harus mempersiapkan kredibilitasnya yang terpuruk akibat skandal intervensi Rusia pada pemilu presiden AS 2016. Media sosial itu kini tengah berusaha mengedepankan agar tidak ada transparansi terkait iklan-iklan politik yang berseliweran M -dalam platform-nya dengan pengawasan ketat.

Katie Harbath, pejabat Facebook yang mengurusi hubungan dengan pemerintahan, dan Steve Satterfield, Direktur Kebajakan Publik Facebook, menuliskan dalam blog resmi Facebook bahwa perusaan ini akan menjaga dan mengedepankan prihal yang saat ini akan terjadi dengan secara terbuka dan komprehensif sejak bulan Mei 2018, di mana mereka akan meminta pengiklan konten politik untuk membeberkan informasi mengenai siapa yang mendanai iklan mereka.

Dan ga hanya itu saja, orang lain bisa melihat iklan tersebut, berapa banyak uang yang digunakan untuk membayar iklan, seberapa luas iklan dilihat, serta siapa saja yang telah terpapar.

alam pengumuman resminya, Facebook baru mengumumkan telah menerapkan sistem pelebelan dan pengarsipan iklan politik baru tersebut di tiga negara: Brazil, Inggris Raya, serta Amerika Serikat.

Dan Communication Lead Facebook Indonesia Putri Dewanti mengatakan bahwa fitur yang disebut dengan view ads untuk iklan politik itu saat ini sudah berlaku secara global. “Statement resmi memang tidak ada,” jelas Putri kepada Tirto, Senin (5/11).

Sayangnya, Putri tidak menjelaskan lebih bagaimana anyar Facebook itu diterapkan di Indonesia dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia akan diselenggarakan pada April 2019. Ia menambahkan, akan ada pengumuman resmi pada Desember 2018 mengenai program Facebook terkait pemilu di Indonesia.

Langkah yang diambil oleh Facebook berbeda dengan Google. pada September lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bahwa Google akan menutup platform-nya untuk semua iklan politik terkait akan terselenggaranya pemilu presiden dan legislatif pada 2019.

“Google sudah tegas tidak ada iklan politik,” kata Rudiantara setelah bertemu dengan Karim Temsamani, President Google Asia Pacific. “Jadi kalau kita pasang ads, [kemudian] meminta Google usia dan lokasi [target audiensnya] di mana, itu selama konten politik, Google tidak menerima.” ( rev/piah ).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Right Menu Icon