News

Pencegahan Korupsi! Ini Strategi Nasional KPK

PIAH.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengemukakan ada tiga fokus yang akan dilakukan dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018.

“Fokus pertama kita akan menyelenggarakan kemudahan perizinan. Dalam kemudahan perizinan ini, fokus utama adalah adanya Online Single Submission (OSS) dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” kata Agus saat menyampaikan laporannya pada acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Ketua KPK itu sangat mengharapkan yang nanti tergabung di dalam OSS ini bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga kementerian-kementerian. Ia pun mencontohkan Kementerian ESDM dan Kementerian Kesehatan yang dirasa masih banyak kegiatan yang harus segera digabungkan dan disinergikan dengan OSS ini.

Yang tidak kalah pentingnya dalam fokus pertama ini, menurut Agus, adalah transparansi dalam perizinan sumber daya alam. Ini akan menyangkut pengukuhan kawasan hutan, kebijakan satu peta, tumpang tindih perizinan juga akan dibenahi, juga pembenahan pemberian izin.

“Kami juga mencatat di sini kebijakan tentang pemanfaatan tanah negara yang terlanjur salah. Ini tidak boleh terus dibiarkan, bahkan sudah ada yang mempunyai keputusan hukum tetap, sudah inkrah, sampai hari ini belum dilakukan eksekusinya,” ungkap Agus seraya menunjuk contoh misalnya di Padang Lawas register 40, itu cukup luas kalau itu misalkan diserahkan kepada rakyat sebagai redistribusi aset.

Kemudian di dalam fokus kedua, keuangan negara, menurut Agus, aksinya yang utama adalah bagaimana mempunyai integrasi antara e-budgeting dengan e-planning.

Ketua KPK menyarankan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan agar Dirjen Anggaran dan Deputi Pembiayaan Bappenas bisa duduk bareng untuk membuat bisnis proses yang tujuannya supaya segera terwujud yang namanya e-planning dan e-budgeting ini.

Di samping itu, Agus juga menggarisbawahi sistem e-planning dan e-budgeting berikutnya harus terintegrasi juga dengan sistem e-procurement.

“Kami sangat berharap sebetulnya di dalam e-procurement yang akan datang, mestinya ini juga kesempatan untuk mengembangkan industri kita. Salah satu yang bisa kita tiru misalnya pengamanan Korea yang mengembangkan VPS mulai tahun 1949, sebelum perang Korea mulai,” terang Agus. (evo/piah)

Kemudian fokus yang ketiga adalah mengenai penegakan hukum. Ketua KPK mengingatkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tiga surveyor atau tiga lembaga yang membawa IPK itu ke arah yang nilainya rendah adalah terkait dengan penegakan hukum.

Terakhir, mengenai reformasi birokrasi, Agus betul-betul berharap tidak ada penambahan organisasi baru. Kalaupun ada, ia mengambil contoh ada 911 di Amerika Serikat yang kemudian perlu dibentuk homeline security. Bukan menciptakan organisasi baru, lanjut Agus, tetapi yang ada kemudian digabungkan.

“Jadi homeline security itu gabungan dari imigrasi, customs, and border protection, dan kemudian postguard digabungkan menjadi satu. Mari kita lihat kalau memang kita perlu mengefektifkan kerja kita, mungkin organisasi yang ada dievaluasi kemudian digabungkan akan menjadi salah satu cara yang lebih baik,” pungkas Agus.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top