News

Perusahaan Asing Tidak Mau Bayar Pajak! Ini yang Dilakukan Menteri Keuangan

PIAH.COM – Pemerintah Indonesia terus mengejar pajak perusahaan raksasa teknologi seperti Google hingga Facebook. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dimana salah satunya lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap.

“Jadi BUT sendiri tetap akan sama redefinisinya, tapi berapa kewajiban mereka membayar pajaknya tidak lagi diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya BUT. Tetapi berdasarkan seberapa banyak mereka mendapatkan economics value di suatu negara,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Direktoral Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sendiri, kata Sri, akan menghitung besaran Google Cs mendulang pendapatan di Indonesia, yang disebut sebagai economic present. Perhitungan itu nantinya yang akan dijadikan sebagai bahan tagihan pajak.

“Sebenarnya ada berbagai macam, OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) itu ada beberapa, tetapi yang kita perjuangkan dan masuk pembahasan working group dan G20 saat membahas International Taxation, kata-kata economics present itu sudah diterima,” tambahnya.

Dia menambahkan, mengimplementasikan pajak berdasarkan economic present perlu digodok lebih lanjut terkait azas hak perpajakan yang adil (fair taxation right). “Bagaimana bagi perpajakan secara adil antara mereka headquarter maupun di daerah mereka beroperasi,” tutupnya. (evo/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top