News

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta Jokowi-Ma’ruf Didiskualifikasi, Ini Kata TKN

Foto : Istimewa

PIAH.COM – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin merespon permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang berlangsung di Gedung MK, Jumat (14/6/2019) kemarin.

Terkait gugatan tersebut, TKN Jokowi-Ma’ruf mengaku geram dengan salah satu gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang meminta MK mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 tersebut.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Inas Nasrullah Zubir menyebut, permintaan mereka seperti itu layaknya seorang pecundang yang ingin menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan di dalam sebuah kontestasi politik.

Ia menuturkan, kubu 02 seharusnya intropeksi diri setelah tahu kalah berdasarkan perhitungan Pilpres 2019 di KPU RI beberapa waktu lalu.

“Walaupun kalah tetap ngotot ingin menang dengan segala caranya. Enggak punya kemampuan tapi ingin jadi juara,” ujarnya, Senin (17/6/2019).

Diketahui, Tim Hukum Prabowo-Sandi memohon kepada hakim MK untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf dengan alasan mereka telah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif di Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Hukum 02 Bambang Widjojanto saat membacakan gugatan pada sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang berlangsung di Gedung MK, beberapa waktu lalu.

“Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif,” kata mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurut dia, kecurangan bisa dikatakan masif bila benar terjadi praktik keculasan di setiap 406.675 + 1 tempat pemungutan suara (TPS) dari jumlah TPS yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 813.350 TPS. Hal itu mengacu kepada Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.

“Jadi dari 400 ribu lebih TPS dia harus buktikan kalau itu curang. Bisa ga? Buktiin 10 ribu TPS saja, bisa ga? Pilkada aja belum pernah, paling hanya beberapa TPS. Kalau ingin membuktikan sistematis, masif dan terstruktur itu harus 50 persen plus 1 tps. Itu syarat Undang-Undang Pemilu Tahun 2017,” kata dia. (faj/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top