News

Viral Beredar Surat Pemprov DKI Undang HTI, Acara Pun Dibatalkan

Foto : Istimewa

PIAH.COM – Baru-baru ini tengah beredar foto yang berisi surat undangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) yang mengundang dua organisasi kontroversial.

Surat tersebut beredar viral di media sosial, Kamis (13/6/19). Dua organisasi yang dimaksud yakni Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Indonesia Tanpa Feminis.

Diketahui, pelaksana tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol DKI, Taufan Bakri, telah mengonfirmasi langsung informasi tersebut kepada Plt Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas PPAPP, Hendri Novrizal. Menurut Taufan, Pemprov DKI akhirnya memutuskan untuk membatalkan acara tersebut.

“Setelah kami lakukan komunikasi langsung dengan Bapak Hendri Novrizal pukul 17.48 WIB tadi, dikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi yang terundang tersebut, kami Membatalkan kegiatan rapat tersebut,” kata Taufan, Kamis (13/6/2019).

Sebelumnya, jagat media sosial dibuat heboh oleh beredarnya foto undangan dari Pemprov DKI Jakarta, yang disebut-sebut mengundang Muslimah HTI—sayap dari ormas HTI—untuk menghadiri pertemuan yang digelar Dinas PPAPP DKI.

Dalam foto tersebut tertulis bahwa Dinas PPAPP DKI Jakarta akan mengadakan rapat pembahasan konten poster antikekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rapat tersebut sedianya digelar pada Jumat (14/6/2019) besok pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Lantai 5 Bidang PPPA Dinas PPAPP, Jakarta Pusat. Surat undangan tersebut juga dibubuhi oleh tanda tangan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati.

Pada foto berikutnya, terlihat ada 20 instansi dan organisasi yang diundang untuk menghadiri rapat tersebut. Pada urutan nomor 16 daftar undangan itu, tercantum nama Muslimah HTI.

Ormas HTI sendiri telah dibubarkan oleh pemerintah. Pencabutan status badan hukum didasari atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

Ormas HTI dianggap berseberangan dengan ideologi dan hukum Negara Indonesia, sehingga dibubarkan oleh Pemerintah Jokowi. (faj/piah)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top