News

Waketum Gerinda Serukan Tak Bayar Pajak, Jangan Ikuti! Kamu Bisa Kena Pidana Loh!

Foto: Istimewa

PIAH.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyerukan agar para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak membayar pajak karena tidak perlu untuk mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” kata Arief, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Lantas bagaimana konsekuensinya jika masyarakat benar-benar mengikuti seruan tersebut dan beramai-ramai tidak membayar pajak?

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan bahwa ajakan tidak mengakui pemerintahan yang sah hasil pemilu yang demokratis dan sah, memiliki konsekuensi dan risiko pelanggaran pada kewajiban dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Bahkan melakukan gerakan untuk tidak membayar pajak dan tidak menjalankan amanat undang-undang memiliki konsekuensi hukum, termasuk pidana.

“Tidak membayar pajak padahal kita wajib membayarnya adalah pelanggaran Undang-undang Perpajakan. Perlu diingat bahwa pelanggaran ini melekat secara individual bagi tiap wajib pajak,” jelasnya saat dihubungi Akurat.co, Kamis (16/5/2019).

Ia menambahkan sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

“Dalam UU KUP 2007, itu ada pasal 39, barangsiapa dengan sengaja tidak membayar pajak dengan benar ya pidana. Itu ada ancaman penjara selama 6 tahun dan denda 4-6 kali pajak terutang,” ungkap Yustinus.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa gerakan tidak membayar pajak bisa menimbulkan berbagai sanksi mulai dari administratif hingga pidana.

“Sanksinya sesuai peraturan yang berlaku, di peraturan perpajakan. Dapat berupa sanksi administratif berupa denda, dapat juga berupa bunga, maupun pidana tergantung jenis pelanggarannya,” terang Nufransa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top